Oleh. Rocky Gerung*

Pokok Soal

Sejumlah soal secara nyata kini diajukan ke dalam sistem demokrasi kita. Dari ihwal “dasar negara”, “keaslian warganegara” sampai soal “orientasi seksual warganegara”. Reformasi memungkinkan semua persoalan ditampilkan sebagai diskursus politik publik, demi menguji sejauh mana sistem demokrasi mampu mengelola artikulasi politik warga. Tetapi yang terasa hari-hari ini, perdebatan tentang soal-soal itu kurang diajukan dengan basis “public reason”. Komunalisme masih kuat mensponsori agenda artikulasi itu, dengan akibat diskusi publik lebih banyak berisi sentimen ketimbang argumen. Agenda demokrasi adalah mengaktifkan kepentingan-kepentingan politik untuk dikenali oleh sistem demokrasi agar partisipasi dapat diselenggarakan maksimal. Pluralisme dalil politik akan diolah demi mencapai “political consensus“, yaitu kesepakatan epistemik untuk tidak mengabsolutkan “politik identitas”.

Tentu ini tak berarti bahwa kepentingan politik agama tak boleh didalilkan sebagai tuntutan politik identitas. Kepentingan itu sah sebagai tuntutan, tetapi ia harus ditransformasikan menjadi tuntutan yang konsensual dan diargumentasikan secara rasional. Artinya, konsepsi-konsepsi teologis harus dapat dipersoalkan secara sosiologis, karena kebijakan publik memerlukan parameter sosiologis.

Memori Kolektif

Setiap kali tersedia momentum politik, obsesi tentang politik identitas menggeliat ulang dalam politik kita. Obsesi itu terutama mengenai “dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara”. Wacana “Syariat Islam” menjadi dominan dalam politik artikulasi itu karena reformasi menjaminnya. Pada permukaan, wacana itu tampak sebagai artikulasi demokrasi, yaitu kebebasan menyuarakan pendapat. Tetapi ada faktor khas dalam argumentasi wacana itu, yaitu “memori kolektif” dalam genealogi penyusunan konstitusi: bahwa pernah ada pikiran untuk menjadikan Islam sebagai prinsip politik bernegara melalui dokumen “Piagam Jakarta”: Ketuhanan Yang Maha Esa “dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya”. Jelas ada memori “politik identitas” di situ. Tentu bukan tuntutan rekognisi atas nama prinsip “overlapping consensus” Rawlsian yang menjadi paradigma dari wacana politik identitas itu, melainkan obsesi ideologis (yang disebut Rawls “comprehensive doctrine”) yang justeru tidak masuk dalam skema pluralisme Rawls.

Momentum politik di dalam maupun di luar negeri merelevansikan tuntutan politik identitas itu dengan memanfaatkan kondisi demokrasi. Dalil bahwa demokrasi harus menerima semua “klaim kebenaran”, dan bahwa kompetisi demokratis harus mengijinkan representasi plural dalam parlemen dan partai politik, telah juga dimanfaatkan negara untuk mengefisienkan sistem pengambilan keputusan-keputusan politik strategis. Akomodasi negara terhadap tuntutan itu nampak sangat politis karena ada kalkulasi “legitimasi elektoral” dalam wacana politik Islam itu. Tidak ada satu rezim yang mau mengambil risiko politik dengan bersikap “kritis” terhadap artikulasi politik indentitas. Padahal konstitusi telah menutup perdebatan tentang “filosofi negara” dengan merumuskan formula “kedaulatan rakyat” sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Jadi, sebetulnya semua ide lain tentang “dasar negara” (“teokrasi”, “monarki”) telah tertolak dalam konsensus konstitusional 1945 itu.

Karena itu, dapat dihipotesakan bahwa berlanjutnya klaim politik identitas dalam politik demokratis hari ini adalah akibat dari bertemunya kepentingan “politics of memory” dengan fabrikasi “electoral politics“. Artinya, negara juga berkepentingan dengan “fakta mayoritarianisme”, dan karena itu tidak tegas terhadap obsesi “politik identitas”. Bifurkasi inilah yang menjelaskan belanjutnya tuntutan politik identitas itu. Dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta sekarang ini, isu itu menemukan momentum.

Multikulturalisme Semu

Apakah soal tadi dapat diselesaikan dengan acuan “multikulturalisme”? Apakah “nasionalisme” efektif menyamarkan problem ini? Cukupkah konsep “toleransi” mengatasi politik identitas itu? Tentu pada kasus ini konsep multikulturalisme Kymlicka tidak kontekstual sebagai alat eksplanasi karena sumber problem politik identitas kita bukan soal kultur, melainkan pada obsesi ideologis. Artinya, afirmasi terhadap “cultural rights” –sebagaimana didalilkan Kymlicka, sudah dijamin oleh tafsir demokrasi terhadap konstitusi kita. Tetapi sekaligus konstitusi kita telah memilih untuk mendasarkan aktivitas bernegara pada ide “kedaulatan rakyat”, dan bukan pada ide “mayoritarianisme”. Jadi, klaim politk identitas telah dicukupkan melalui “politik rekognisi”, dan karena itu obsesi pada “mayoritarianisme”, kendati tetap tumbuh dalam”memori kolektif” politik Islam, telah dibatalkan oleh konstitusi sejak awal.

Perlu penegasan bahwa “kedaulatan rakyat”, dalam filosofi Rousseau, adalah prinsip yang tak boleh dikuantifikasi. Kedaulatan adalah ide yang justeru menjamin bahwa demokrasi tidak boleh berakhir menjadi pemerintahan “mayoritas”. Hak dan kepentingan kaum marginal adalah justru komponen esensial dari kedaulatan rakyat. Kuantifikasi demokrasi adalah konsekwensi dari “electoral politics”, tetapi esensi demokrasi adalah perlindungan terhadap “the unspeakable”.

Pada kasus negara-negara “multikultural”, politik identitas juga dieksploitasi sebagai “statistik pemilu”. Tapi negara bersikap imparsial terhadap isu itu karena tuntutan politik identitas justru berasal dari golongan minoritas. Pada kita, di sini, politik identitas justru menjadi obsesi golongan mayoritas. Sebetulnya agak aneh bahwa mayoritas masih menuntut rekognisi, bahkan identitas. Jadi, sistem kita memang bukan “multikultural” dalam arti ada imparsialitas negara terhadap keberagaman. Negara bahkan didefinisikan oleh antropologi politik mayoritarianisme itu. Simbol-simbol moderen dari sistem demokrasi hari ini justeru penuh dengan semiotik religius: dalam sistem pendidikan dan kurikulum, dalam peraturan daerah, dalam sensor informasi, dalam dalil-dalil mahkamah konstitusi, dan tentu saja dalam artikulasi politik Pilkada.

Ide toleransi misalnya, sebagai konsep pengikat kemajemukan, hanya dipahami dan dipraktekkan terbatas sebagai “toleransi antar agama”. Toleransi justru menjadi sangat eksklusif karena ia membentuk semacam “kartel kesolehan” di antara umat beragama saja. Ia menjadi tak toleran pada mereka yang “tak beragama”, atau mereka yang bermadzhab “lain” dari teologi mayoritas. Kondisi ini juga dibiarkan oleh negara karena fakta “mayoritarianisme” itu telah berkekuatan hegemonik.

Skema Solusi

Bila proposal “deliberative democracy” hendak diajukan sebagai kerangka pedagogi kemajemukan, maka dua syarat kembarnya harus disediakan: “public reason” dan “political consensus”. Menyediakan dua kondsi itu berarti mulai dengan mengeksplisitkan sifat politik negara yang sekuler. Intinya: “public reason” tak boleh diisi dengan “comprehensive doctrines”, dan prosedur pencapaian konsensus tak boleh didasarkan pada prinsip representasi “mayoritariansme”. Pada syarat epistemik ini, ideal Rawlsian tentang “political liberalism” harus dapat membatalkalkan tuntutan politik identitas yang basisnya adalah obsesi ideologis. Imajinasi tentang “Negara Pancasila” harus sungguh dilepaskan dari “politics of memory” agar obsesi-obsesi teokratik maupun teknokratik tidak berkesempatan menjadi dominan.

Proposal ini tentu akan menjadi isu politik kontroversil. Terutama soal imperatif “beragama” yang seolah-olah berstatus “kewajiban” dalam “Ideologi Pancasila”, tetapi sebetulnya hanya bersifat “hak” dalam pengaturan konstitusi -jadi warganegara boleh memakainya dan boleh tidak. Artinya, selama imperatif itu bekerja secara diskursif dalam praktek politik negara dan dalam lapis sosietal, maka selalu akan timbul obsesi ideologis untuk mengembalikan memori Piagam Jakarta itu.

Hari-hari ini, akan ada ujian serius terhadap demokrasi kita: apakah eskalasi isu agama dalam politik Pilgub Jakarta akan diartikulasikan sebagai protes ad hoc terhadap “peristiwa” politisasi agama dalam kasus “Surah Al-Mai’dah”, atau ia justeru akan memperkuat obsesi “politics of memory” yang kini menemukan momentumnya pada politik Pilgub DKI Jakarta. Sekaligus akan diuji kedewasaan politik elit: hendak keluar dari kerangka politik identitas itu atau justru ingin memanfaatkan fabrikasi identitas itu demi kepentingan statistik pilkada.

Materi politik kita memang tak banyak berubah kendati forma-nya telah berganti. Fabrikasi agama oleh politik Orde Baru terus terbawa masuk dalam forma politik reformasi. Bahkan “tema agama” tetap menguat dalam semua aktivitas politik formal sampai ke daerah. Benar ada transaksi pragmatis pada lapis politik elit dalam mengatur distribusi kekuasaan politik formal. Ada cukup contoh tentang koalisi pragmatis (melampaui distingsi ideologis kepartaian) dalam mengatur “tukar-tambah” kekuasaan di suatu daerah. Tetapi pada lapis sosietal tetap berlangsung pendalaman normatif tentang politik yang berbasis agama. Memang tak ada kaitan formal antara “kurikulum ideologis” di tingkat masyarakat dengan representasinya pada sistem kepartaian. Dengan kata lain, terjadi “overlapping consensus” pada proses politik formal, tetapi juga terjadi pendalaman ideologis pada basis-basis politik komunal.

Kita dapat membaca dinamika politik Islam ini dalam kontra-diskursus antara “Islam Nusantara” dan “Islam Arab”. Tetapi perebutan diskursus itu (antara kontekstualisasi dan normativitas), tetap terkait dengan “politics of memory” yang memang tak hendak diselesaikan oleh negara. Jadi, kontra-diskursus itu tidak berlangsung dalam upaya pluralisasi nilai dan paham-paham kultural, melainkan tetap dalam obsesi “memorabilia” politik identitas.

Karena itu, saya berpendapat, ketegangan “memorabilia” ini, akan terus menjadi-jadi bila negara tidak secara eksplisit mendalilkan sifat sekuler dari konstitusi kita. Apalagi bila negara secara implisit menikmati surplus statistik dari fabrikasi politik identitas itu. Negara tidak membangun legitimasinya berdasarkan argumen Weberian, melainkan lebih melalui fabrikasi sentimen politik identitas.*.


*Penulis adalah penikmat arabika addict, Dosen Filsafat di Universitas Indonesia. Tulisan ini pernah disampaikan pada seminar LIPI, 31 Oktober 2016.