Oleh. Bilal Dewansyah*

5 April lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 137/PUU-XIII/2015 membatalkan kewenangan pemerintah pusat dalam pembatalan Perda kabupaten/ kota dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Putusan ini sangat dilematis. Di satu sisi, ada benarnya. MK mengkoreksi sesat pikir UU No. 23/2014 yang mengatur pembatalan Perda sedemikian rupa, sehingga hampir tidak ada upaya hukum yang imparsial bagi Pemda untuk menggugat pembatalan tersebut. Di sisi lain, putusan ini menghilangkan sama sekali kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan Perda ex-facto (setelah Perda berlaku), kecuali sekedar menjadi pemohon judicial review Perda ke Mahkamah Agung (MA).  Dilema ini menempatkan pemerintah pusat sebagai pihak yang wajib menahan diri untuk membatalkan Perda kabupaten/ kota secara sepihak, namun pada aspek lain, ada implikasi serius terhadap pola hubungan pusat – daerah di Indonesia.

Destruksi Pengaturan

Akar masalah pembatalan Perda sebenarnya ada pada UU No. 23/2014. Undang-undang ini hanya menempatkan pemerintah pusat (termasuk gubernur sebagai wakil pusat) sebagai satu-satunya otoritas yang berwenang membatalkan Perda kabupaten/ kota secara sepihak. Jika Pemda berkeberatan terhadap keputusan tersebut, keberatan diajukan kepada Menteri Dalam Negeri, sehingga ada kesan respon keberatan “pasti memihak bawahannya” dan kecil kemungkinan daerah dimenangkan. Jadi, sangat wajar ketika tahun lalu pemerintah membatalkan ribuan Perda, namun tidak ada satu pun kabupaten/kota yang mengajukan keberatan.

Mekanisme tersebut berbeda dengan aturan dalam undang-undang sebelumnya (UU No.32/2004 dan UU No. 22/1999), yang mendesain keberatan atas pembatalan Perda pada badan peradilan, yakni MA. Model ini pasti dimaksudkan agar putusan yang diambil tidak memihak kepada salah satu pihak secara subjektif atas dasar independensi kekuasaan kehakiman.  Melalui mekanisme ini, MA pernah memenangkan Pemda Kabupaten Indramayu dalam perkara keberatan atas pembatalan Perda No. 25/2002 tentang Pajak Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.  Artinya, ada mekanisme penyeimbang yang dapat ditempuh daerah untuk memastikan ketepatan pembatalan Perda oleh pusat. Dengan kata lain, mekanisme pembatalan Perda dalam UU No. 23/2014 mendestruksi tatanan pengaturan sebelumnya yang sudah ajeg dan berjalan dengan baik.

Destruksi lain yang juga tersurat dalam UU No. 23/2014 terkait dengan bentuk produk hukum yang membatalkan Perda.  Berdasarkan Undang-undang ini, Perda dibatalkan dengan keputusan menteri atau keputusan gubernur sebagai wakil pusat (untuk perda kabupaten/ kota). Artinya, bentuk pembatalannya yang mencabut Perda tersebut bukan berupa peraturan perundang-undangan, melainkan keputusan administrasi negara yang bersifat penetapan (beschikking). Walaupun ada pandangan yang menganggap hal demikian benar, namun hal ini bertentangan dengan asas dalam Ilmu Perundang-undangan yang menegaskan peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut/ dibatalkan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi atau berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang dalam konteks judicial review. Bentuk pembatalan serupa UU No. 23/2014 juga pernah dianut dalam UU No. 22/1999, namun kemudian dikoreksi melalui UU No. 32/2004 dimana pembatalan Perda diberi bentuk peraturan perundang-undangan (peraturan presiden atau peraturan gubernur).  Artinya, perubahan dalam UU No. 23/2014 menunjukkan sekali lagi kemunduran atas kondisi regulasi yang sebelumnya jauh lebih baik.

Kekeliruan Mahkamah Konstitusi

Walaupun dianggap mengkoreksi kekeliruan UU No. 23/2014, namun Putusan MK tersebut mencerminkan dua kekeliruan utama terhadap hakekat pembatalan Perda oleh pemerintah pusat.  Pertama, Putusan ini tidak membedakan antara rezim “pembatalan” dan “pengujian” Perda, padahal dalam hukum Indonesia keduanya dibedakan. Pembatalan Perda merupakan wewenang Pemerintah yang lahir dari kewenangan pengawasan pusat terhadap daerah  sebagai ciri penting negara kesatuan. Karena prinsipnya pemerintahan daerah dalam negara kesatuan bukan entitas ketatanegaraan, seperti negara bagian dalam negara federasi/ serikat, maka apa pun urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah pada akhirnya pusat turut bertanggung jawab. Sementara itu, “pengujian” Perda termasuk dalam rezim judicial review, yang secara konstitusional merupakan domain kekuasaan MA. Menurut doktrin dan Undang-Undang MA, pengujian terhadap Perda bukan  melulu persoalan pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tetapi yang paling penting justru persoalan ada tidaknya hak-hak pemohon yang dirugikan karena peraturan tersebut. Dalam pertimbangannya, MK menganggap ketika pemerintah tidak lagi berwenang membatalkan Perda, maka pemerintah masih dapat membatalkan Perda melalui mekanisme “pengujian” di MA. Ini pasti menyulitkan, karena akan sangat sukar mencari apa kerugian yang diderita pemerintah atas keberlakuan Perda tersebut.

Kedua, dengan menempatkan sengketa pembatalan Perda hanya melalui mekanisme pengujian di MA, secara implisit MK sedang menggiring pola formal hubungan pusat –  daerah pada bentuk negara federasi. Di negara federasi semisal Amerika Serikat, negara bagian merupakan entitas ketatanegaran yang sejajar dengan federasi, sehingga semua sengketa hukum antara negara bagian dengan pemerintah federal hanya dapat diselesaikan melalui di MA.  Putusan MK ini seperti membuka kembali trauma masa lalu tentang pilihan negara federasi, yang sebenarnya kontraproduktif untuk diperdebatkan lagi pada aras yuridis.  Walaupun ada 4 Hakim MK yang menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) terhadap putusan ini, namun  saya khawatir 5 hakim lainnya lupa bahwa sejak Amandemen UUD 1945, bentuk negara kesatuan diposisikan sebagai “klausul yang tidak dapat diubah” yang semestinya dirawat dan didinamisasi, bukan malah diganti oleh MK sebagai lembaga penjaga konstitusi.*.*


*Peminum Kopi Robusta kelas akut di @ngopimovement Dosen Fakultas Hukum Unpad & Peneliti Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) Fakultas Hukum Unpad.

Sumber Illustrasi:https://nusantara.news/empat-perda-tidak-jalan-perbup-yang-belum-siap-jadi-penyebabnya/